Akhlak Masih Bisa Jadi Modal Raih Kepemimpinan

Akhlak al Karimah masih bisa menjadi modal dalam meraih kepemimpinan yang baik di tengah hiruk pikuknya politik uang, khususnya menjelang digelarnya pemilu legislatif 9 April mendatang.

MUI, LP2SI dan FOKUS Rapat Bersama

Pamekasan--(24/03/2014) Majelis Ulama Indonesia (MUI), LP2SI dan Fokus menggelar rapat bersama guna merespon persoalan-persoalan keumatan yang berkembang dimasyarakat di daerah Kabupaten

Banyak yang Kami Kerjakan tapi Sedikit yang Terkabarkan

Ir Lukmanul Hakim, MSi
Direktur LPPOM MUI

‘’Gedung ini namanya keren, tapi belum lunas,’’ ujar Wakil Direktur LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika) MUI Sumunar Jati sambil tersenyum, tatkala menerima kunjungan wartawan Suara Islam di Gedung World Halal Center di Bogor, tiga pekan lalu. Bangunan empat lantai di dekat Tugu Air Mancur Jalan Pemuda itu, imbuh Jati, statusnya masih ‘’over-nyicil’’.

Sejak Awal Tempo Sinis kepada Islam

Kendati sudah berulang-ulang dibuktikan, bahwa jatidiri sejati majalah Tempo, yang sinis bahkan anti Islam, sekaligus menjalan misi Barat, namun toh apa yang dibeberkan secara telanjang oleh buku berjudul "Kekerasan Budaya Pasca 1965", karya Wijaya Herlambang, seorang dosen Universitas Pancasila dan

Salah Paham Sertifikasi

Perlu diluruskan berbagai kesalahpahaman seputar sertifikasi, terutama soal pembiayaan yang selama ini kerapkali menjadi sorotan.

"Wah salah paham ini,.." kata Lukman singkat. Dia beranjak dari meja kerjanya ke kursi sofa tamu. Diletakkannya koran Tempo edisi Jumat, 28 Februari 2014 itu di samping tempat duduk Suara Islam. "Lah kok ini yang dipersoalkan sertifikasi," katanya kesal. Padahal, kata lukman, beda antara akreditasi dengan sertifikasi.

MUI : Pemilu adalah Agenda Nasional yang Penting dan Harus Dipentingkan

Jakarta - Pemilu Legislatif, 9 April 2014 tinggal menunggu hari. Kampanye terbuka pun sejak beberapa hari yang lalu sudah berjalan. Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai lembaga pengayom umat Islam,

Kritera Caleg yang Harus Dipilih Menurut MUI

Diasuh oleh:
KH A Cholil Ridwan, Lc
Ketua MUI Pusat, Pengasuh Pesantren Husnayain, Jakarta

Assalamualaikum Pak Kiyai. Mohon dijelaskan mengenai fatwa haram golput dari MUI itu, dan bagaimana kritera Caleg/Pemimpin yang harus kita pilih. Terima kasih atas jawabannya.

MUI, Kemenag Gelar Hearing Soal Wahidiyah

Pamekasan--Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan dan MUI Kabupaten Pamekasan melakukan hearinh dengan sejumlah tokoh masyarakat di Kantor Kementerian Agama Pamekasan.

hearing itu dilakukan dalam rangka menjaga kedamaian dan ketertiban umum, khususnya diwilayah pesisir selatan Pamekasan.

tampak hadir Ketua MUI Kabupaten Pamekasan beserta sekretaris umum dan pimpinan MUI lainnya, Kepala kemenag Pamekasan, Kapolsek Tlanakan Pamekasan, Tokoh Jemaah Wahidiyah dan Tokoh Ulama dan Masyarakat Tlanakan Pamekasan.

Rakoorda MUI se-Madura

Pamekasan--Rapat koordinasi MUI se-Madura sekaligus launching buku "bunga rampai" pedoman pembangunan dan pengembangan Madura yang islami dihadiri oleh dewan pimpinan MUI se-Madura.

Dalam Rakorda MUI se-Madura yang diselenggarakan di SMKN 3, Koordinator daerah MUI se-Madura KH. Ali Rachbini Abd. Latif, dalam sambutannya memberikan penjelasan, bahwa MUI se-Madura telah membuat panduan pembangunan dan pengembangan Madura yang islami.

Launching Buku Pedoman Untuk Madura Yang Islami

Perwakilan BPWS, Tajus Subki memberikan sambutan dalam acara Rakorda MUI se-Madura sekaligus Launching buku Pedoman Pengembangan dan Pembangunan Madura Yang Islami.

Perwakilan BPWS dan Ketua Dewan Pimpinan MUI se-Madura menerima buku pedoman yang diserahkan oleh koordinator Daerah MUI se-Madura KH> Ali Rachbini Abd. latif

MUI se-Madura Gelar Rakorda

Pamerkasan- Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Madura pada Ahad 23/02/2014 menggelar Rapat koordinasi MUI se-Madura. Acara yang bertempat di Aula SMKN 3 Pamekasan itu dihadiri Dewan Pimpinan MUI se-Madura dan perwakilan BPWS.

Dalam acara itu, MUI juga melaunching Buku Pedoman Pembangunan Madura yang islami yang sebelumnya telah disusun oleh MUI se-Madura.

Koordinator Daerah MUI se-Madura, KH. Ali Rahbini Abd. Latif memberikan sambutan pada acara tersebut.

INI Syarat Gurus Halal MUI

JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang sertifikasi halal pada 2014.

Pergub tersebut berisi himbauan kepada hotel, restoran, dan katering untuk mengurus sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) bagi usaha mereka.

Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta Osmena mengatakan, ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi pengusaha untuk mendapatkan sertifikat halal.

Pertama, kata dia, pengusaha harus jujur dalam menggunakan bahan makanan. Mulai dari daging, margarin, hingga kecap, tidak boleh mengandung unsur makanan yang diharamkan dalam Islam.

Kedua, restoran yang ingin memiliki sertifikat halal tidak boleh menjual minuman beralkohol. Syarat terakhir, sambung Osmena, pengusaha harus mendaftarkan restorannya tersebut ke LPPOM MUI.

"Semua orang pasti ingin makan dengan hati yang tenang. Artinya tidak ragu lagi ketika memilih restoran," ujar Osmena saat mendampingi Gubernur Jokowi memberikan sertifikat halal pada restoran Dapur Sunda di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (17/12).

Dia menjelaskan, untuk mendapatkan legitimasi halal itu, pengusaha akan dikenakan biaya Rp 2,5 juta per restoran.

Menurut Osmena, biaya tersebut digunakan untuk membayar tenaga profesional yang melakukan audit terhadap makanan.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Arie Budhiman mengatakan, di DKI ada 4.018 gerai restoran.

Namun demikian baru 315 restoran yang bersertifikat. Dia berharap, setelah keluarnya pergub nanti, semakin banyak restoran yang melengkapi diri dengan sertifikat halal. (Republika)

MUI Pamekasan Bersilaturrahmi Ke MUI Provinsi Jaws Timur

-------- Original Message --------
Subject: MUI Pamekasan Bersilaturrahmi Ke MUI Provinsi Jaws Timur
From: azismaulana5 <azismaulana5@gmail.com>
To: mui.pamekasan.madura@blogger.com
CC:

Surabaya--Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pamekasan pada kamis (12/12) melakukan silaturrahmi ke pimpinan MUI Jawa Timur. Ketua MUI Jatim KH. Abdusshomad Bukhari menerima secara langsung MUI Pamekasan.

MUI Pamekasan Bersilaturrahmi Ke MUI Provinsi Jaws Timur

Surabaya--Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pamekasan pada kamis (12/12) melakukan silaturrahmi ke pimpinan MUI Jawa Timur. Ketua MUI Jatim KH. Abdusshomad Bukhari menerima secara langsung MUI Pamekasan.

MUI Jawa Timur: Kondom Legalkan Seks Bebas

-------- Original Message --------
Subject: MUI Jawa Timur: Kondom Legalkan Seks Bebas
From: azis_elmaulana <azis_elmaulana@yahoo.com>
To: muipamekasan.madura@blogger.com
CC: redaksi_indecs.azis@blogger.com

SURABAYA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur menolak program Pekan Kondom Nasional yang digagas Kementerian Kesehatan dan diselenggarakan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) pada 1-7 Desember ini.

"Kami tegas menolak kegiatan pekan kondom nasional di Jatim. Kegiatan ini sama saja melegalkan dan membiarkan seks bebas," ujar Ketua MUI Jatim KH Abdussomad Buchori di Surabaya, Senin (2/12).

Menurut dia, tujuan pencegahan virus HIV/AIDS bukan dengan membagikan kondom-kondom gratis ke masyarakat, karena hal ini justru akan semakin mendorong remaja-remaja melakukan seks bebas. "Bisa saja masyarakat akan mengartikan amannya sebuah seks bebas karena sudah aman setelah memakai kondom. Inilah nantinya yang dikhawatirkan dan justru AIDS akan berkembang," kata dia.

Seharusnya, kata dia, kegiatan yang dilakukan bersifat mendidik atau edukasi, di antaranya memberikan penyuluhan soal reproduksi dan pendidikan seks bagi masyarakat, bukan malah kampanye penggunaan kondom.

Abdussomad juga mengungkapkan sebagai bentuk pencegahan penularan HIV/AIDS maka yang harus dilakukan adalah membuat peraturan ketat mencegah seks bebas, sebab sumber penyakit HIV/AIDS adalah pergaulan bebas.

"Di Jatim, kami bekerja sama dengan Pemprov terus berusaha menutup lokalisasi. Hingga kini, tercatat sudah sekitar 70 persen lokalisasi ditutup," katanya.

Sebagai bentuk penolakan, pihaknya membuat surat edaran yang ditujukan pada MUI kabupaten/kota se-Jatim untuk menolak pekan kondom nasional. Selain itu, pihaknya akan mengirim surat ke instansi terkait penolakan pembagian kondom pada masyarakat. (Republika)

MUI Minta Polri Bijak Soal Jilbab Untuk Polwan

JAKARTA -– Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnain, mengatakan Polri telah salah langkah jika melarang pemakaian jilbab. Seharusnya, katanya, Polri menyikapi penggunaan jilbab bagi Polwan ini secara bijak.

"Pakai jilbab itu hukumnya wajib, berdasarkan Alquran dan hadis-hadis sahih," katanya, Senin (2/12).

Ia menjelaskan, ada dua cara menutup aurat muslimah. Pertama, nampak muka dan tapak tangannya seperti yang di surat Annur ayat 31, "Hendaklah mereka mengulurkan kerudungnya sampai menutup dadanya". Di sini kata yg dipakai "khimar" yakni kerudung.

Kedua, di surat al ahzab ayat 59, kata yang dipakai "jilbab" yakni seluruh tubuh kecuali mata saja yang kelihatan. Bisa dipilih mana yang akan dipakai oleh seorang muslimah.

Menurutnya, Polri mesti minta petunjuk pada ahli agama, dalam hal ini MUI, misalnya. "Jangan terkesan arogan dan memutuskan apa-apa sendiri," ujarnya. Polri perlu berkonsultasi pada pihak yang lebih paham dalam masalah seperti ini.

Ia menyarankan, untuk sementara alangkah baiknya jika model yang dipakai model jilbab polwan Aceh saja dulu, sementara menunggu Perkap yang baru. "Jangan melanggar instruksi Kapolri yang ujungnya akan mengikis wibawa Polri sendiri," katanya.

Jika ada usul berbagai pihak, menurutnya, Polri bisa menyikapinya dengan bijak. "Janganlah dianggap sebagai mencampuri urusan rumah tangga Polri, tapi sebagai wujud rasa cinta dan memiliki dari masyarakat," ujarnya.

Dengan terjadinya perbedaan pandangan di internal Polri seperti ini, justru masyarakat jadi melihat sepertinya ada pihak di atas yang lebih punya kuasa dan bisa menekan Institusi Polri dalam urusan jilbab ini. "Citra ini harus dijawab dan dihilangkan oleh Polri sendiri," katanya. (Republika)

Innalillah. Isteri Ketua MUI Pusat Meneninggal Dunia

Jakarta - Istri Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin, Hj Siti Churiyah meninggal dunia. Siti meninggal karena sakit.

MUI Minta Tak Ada Penyiksaan Sapi di Piala Presiden RI 2013

PAMEKASAN -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pamekasan, Jawa Timur, meminta agar pemerintah tidak membiarkan terjadinya praktik pelanggaran hukum dalam pelaksanaan karapan sapi Piala Presiden RI 2013.

Ketua MUI Pamekasan KH Ali Rahbini, Rabu mengatakan, pelaksanaan karapan sapi Piala Presiden RI 2013 yang akan digelar dalam waktu dekat ini harus bebas dari bentuk pelanggaran hukum, seperti kasus penyiksaan sebagaimana yang dilakukan tahun lalu.

"Caranya, ya tentu harus tanpa penyiksaan. Sebab selama ini kan pelaksanaan karapan sapi di Madura selalu identik dengan penyiksaan kepada sapi yang dikarap itu," ujar KH Ali Rahbini, menjelaskan.

Bentuk penyiksanaan adalah membacokkan paku ke pantat sapi menggunakan alat yang disebut "rekeng" agar lari sapi menjadi kencang.

Selain itu, para pengerap juga biasa mengoleskan balsam pada mata sapi sebelum sapi-sapi diadu dalam lomba karapan sapi dengan tujuan yang sama, yakni bisa berlari kencang dan segera sampai di garis finis.

Menurut MUI, cara-cara seperti itu merupakan bentuk penyiksaan terhadap hewan. Dari sisi ketentuan agama dilarang, dan demikian juga dari ketentuan hukum positif yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Secara kelembagaan, kata Rahbini, pihaknya telah mengirim surat kepada Pemkab Pamekasan dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, agar menghapus praktik penyiksaan dalam pelaksanaan karapan sapi, dan mengembalikan bentuk karapan kepada aslinya, yakni tanpa kekerasan.

Ada dua hal yang disampaikan MUI kepada pemerintah terkait praktik penyiksanaan hewan dalam pelaksanaan karapan sapi.

Pertama, mendukung upaya Bupati Pamekasan untuk mempertahankan pelaksanaan karapan sapi tanpa kekerasan. Kedua, meminta agar bupati berkoordinasi dengan para pemilik sapi karapan agar tidak menggunakan praktik kekerasan.

Sumber: republika.co.id

MUI: Program Televisi Ramadhan tak Punya Kepedulian Beragama

JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai tayangan program-program televisi  selama Ramadhan, pada umumnya, tak terlalu mempunyai kepedulian nilai-nilai beragama.

MUI pun menilai, sejumlah stasiun televisi juga kurang memiliki kesadaran untuk menghadirkan tayangan Ramadhan yang mengedukasi masyarakat.

Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat Hasanuddin AF mengatakan, konten tayangan program-program Ramadhan di tv pun sangat didominasi oleh lawakan.

Besaran porsi akan konten dakwah dalam sebuah tayangan, juga masih tergolong minim. ''Ya pada umumnya, nilai-nilai dakwahnya masih minim sekali. Yang ditonjolkan, lebih kepada unsur hiburannya,'' kata Hasanuddin kepada Republika, Senin (22/7).

Ia menjelaskan, seharusnya setiap stasiun televisi itu mampu memberikan nilai pendidikan kepada khalayak. Terlebih, saat ini umat Islam sedang menjalani ibadah puasa Ramadhan.

MUI meminta sejumlah stasiun tv yang masih menayangkan program-program lawakan demikian di Ramadhan ini, agar memiliki kepedulian. Terutama, nilai kepedulian terhadap keberagamaan bagi umat Islam yang kini tengah berpuasa.

Stasiun-stasiun televisi yang juga masih mengedepankan lawakan dalam porsi besar itu pun, diminta untuk lebih sadar. Sudah seharusnya media penyiaran memberikan informasi-informasi yang cerdas dan mendidik masyarakat luas.

''MUI melihatnya demikian. Meski ada satu, dua stasiun tv yang tayangan dakwahnya baik,'' ujar Hasanuddin.

Sumber: republika
Redaksi

Jelang Ramdhan MUI Bangun Kesepakatan Dengan Bupati

Pamekasan- MUI, LP2SI, Fokus dan BHR lakukan silaturrahmi dengan Bupati Pamekasan. Organisasi ke-Islaman itu meminta dukungan Bupati dan meminta supaya Pemerintah Daerah menjadi motor tegaknya nilai-nilai ke-Islaman di Pamekasan.

Redaksi