Akhlak al Karimah masih bisa menjadi
modal dalam meraih kepemimpinan yang baik di tengah hiruk pikuknya
politik uang, khususnya menjelang digelarnya pemilu legislatif 9 April
mendatang.
“Banyak juga beberapa walikota atau gubernur yang mencalonkan dengan tidak terlalu banyak dana yang dikeluarkan,” kata Wakil Sekjen MUI Drs. Natsir Zubaidi di Jakarta, Rabu (19/3/2014).
Dia mencontohkan bagaimana seorang dosen yang didukung masyarakat bisa memenangkan Pilkada di sejumlah daerah, “ Itu membuktikan bagaimana “akhlak al karimah”, intelektual, kemampuan dan aspiratif terhadap rakyat ternyata bisa menghasilkan kepemimpinan bagus, tanpa butuh banyak uang digelontorkan.
Patokan Calon legislatif yang ideal adalah sebagaimana manusia yang ideal menurut umat Islam, seperti yang ditauladankan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau memiliki sifat “siddiq, amanah, tablih dan fathonah”, “Dalam konteks Indonesia tentu saja harus punya ideology kebangsaan, karena kita hidup di negara RI yang berdasarkan Pancasila. itu merupakan konteks keislaman dan keindonesiaan,” katanya.
Oleh sebab itu MUI lebih berorientasi pada bagaimana memilih orangnya (Calegnya) dan bukan partainya, karena melihat kondisi dan situasi seperti sekarang ini, “MUI tidak memihak pada partai maupun golongan tertentu,” imbuhnya.
Menyinggung pentingnya politik uang masuk dalam Tausiyah MUI, Natsir menyatakan, MUI telah melihat adanya gejala politik yang transaksional, dan ini akan mengakibatkan sesuatu yang terus berkelindan. “Kalau seorang Caleg memberikan sesuatu kepada masyarakat yang nilainya mulai dari 500 juta hingga dua Miliar, maka ketika dia menjadi pejabat, tentu mempunyai tujuan tertentu agar uang itu kembali,” tuturnya.
Padahal, setiap warga negara yang ingin menjadi pejabat harus memenuhi persyaratan, diantaranya taqwa kepada Tuhan, mempunyai kredibilitas, kapabilitas dan akuntabilitas. Jika politik uang masih terus dijalankan sebagai modal untuk meraih kepemimpinan, langkah itu sama saja dengan mendidik masyarakat yang kurang baik.
sumber: mui.or.id
“Banyak juga beberapa walikota atau gubernur yang mencalonkan dengan tidak terlalu banyak dana yang dikeluarkan,” kata Wakil Sekjen MUI Drs. Natsir Zubaidi di Jakarta, Rabu (19/3/2014).
Dia mencontohkan bagaimana seorang dosen yang didukung masyarakat bisa memenangkan Pilkada di sejumlah daerah, “ Itu membuktikan bagaimana “akhlak al karimah”, intelektual, kemampuan dan aspiratif terhadap rakyat ternyata bisa menghasilkan kepemimpinan bagus, tanpa butuh banyak uang digelontorkan.
Patokan Calon legislatif yang ideal adalah sebagaimana manusia yang ideal menurut umat Islam, seperti yang ditauladankan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau memiliki sifat “siddiq, amanah, tablih dan fathonah”, “Dalam konteks Indonesia tentu saja harus punya ideology kebangsaan, karena kita hidup di negara RI yang berdasarkan Pancasila. itu merupakan konteks keislaman dan keindonesiaan,” katanya.
Oleh sebab itu MUI lebih berorientasi pada bagaimana memilih orangnya (Calegnya) dan bukan partainya, karena melihat kondisi dan situasi seperti sekarang ini, “MUI tidak memihak pada partai maupun golongan tertentu,” imbuhnya.
Menyinggung pentingnya politik uang masuk dalam Tausiyah MUI, Natsir menyatakan, MUI telah melihat adanya gejala politik yang transaksional, dan ini akan mengakibatkan sesuatu yang terus berkelindan. “Kalau seorang Caleg memberikan sesuatu kepada masyarakat yang nilainya mulai dari 500 juta hingga dua Miliar, maka ketika dia menjadi pejabat, tentu mempunyai tujuan tertentu agar uang itu kembali,” tuturnya.
Padahal, setiap warga negara yang ingin menjadi pejabat harus memenuhi persyaratan, diantaranya taqwa kepada Tuhan, mempunyai kredibilitas, kapabilitas dan akuntabilitas. Jika politik uang masih terus dijalankan sebagai modal untuk meraih kepemimpinan, langkah itu sama saja dengan mendidik masyarakat yang kurang baik.
sumber: mui.or.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar